web stats
Sosial, Seni dan Budaya

FGD ICMI Orda Garut, Menggagas Perda Perlindungan Alam

ICMI Orda Garut Gelar FGD Perda Perlindungan Lingkungan Berbasis Budaya Sunda

RAKSAGARUTNEWS.COM – GARUT

Prihatin dengan kondisi kerusakan lingkungan alam di Kabupaten Garut, ICMI Orda Garut mengadakan diskusi terfokus dengan tema “Menggagas Peraturan Daerah Pemeliharaan dan Perlindungan Lingkungan Alam berbasis Kearifan Budaya Sunda”.

Diskusi yang diikuti oleh pegiat lingkungan hidup, budayawan, akademisi dan Ulama ini di buka oleh H. Ade Rizal, S.Ag., Ketua Komisi 4 mewakili ketua DPRD Garut. Dalam sambutannya Ade mengapresiasi inisiatif yang dilakukan ICMI tersebut dan siap membantu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengagendakannya dalam Prolegda tahun 2020.

Hadir sebagai pemrasaran KH. Sirojul Munir (Ketua MUI Garut) yang memaparkan konsep Urf dalam Fikih Islam. Urf yang telah mapan terlembagakan dalam kehidupan sosial itu menjadi Makruf, yaitu adat istiadat yang baik. Dan itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum di Indonesia.

Selanjutnya Usep Ebit Mulyana dari Institute for Ekological Study (INFEST) menyoroti kerusakan hutan di Pegunungan Mandalagiri yang notabene sebagai sumber-sumber mata air yang membagi air ke utara dan selatan, dengan sungai Cimanuk, Cisanggiri dan Cikandang. Ebit juga memaparkan cara pandang “Manusia Sunda” terhadap alam. Bahwa ada kaitan yang tak terpisahkan antara Jagat Alit (microkosmos/manusia) dengan Jagat Ageung (Makrokosmos/alam).

Menurut Ebiet, kearifan sunda telah memapankan hubungan dengan alam yang spiritual, etis dan teknis. Oleh karena itu ada pemilahan status ruang/kawasan dalam kearifan sunda yaitu kawasan Larangan, Tutupan dan Baladahan. Bahwa ruang itu tidak homogen, tetapi ada yang sakral dan profan.

Dalam Patanjala sebagai pengetahuan dan metodologi sunda dalam pemeliharaan lingkungan, konsep kawasan ini disebut Gunung Pangauban, yakni ruang yang terbentang dari puncak gunung sampai kaki gunung yang ditandai dengan jalur-jalur air (seke, solokan, susukan, wahangan dan walungan). Bentangan alam dari puncak gunung sampai muara itu terdapat wilayah larangannya yang disebut “titipan tujuh tangtu opat belas”.

“Sudah sangat layak cara pandang kearifan budaya sunda ini ditransformasikan dalam hukum positif (Perda) karena kerusakan dan degradasi lingkungan alam di Garut khususnya salah satunya alih fungsi kawasan-kawasan larangan ini,” ujar Ebiet.

Narasumber selanjutnya Ketua ICMI Orda Garut, H. Muhtarom, M.Ag., menyampaikan, budaya telah mendapatkan pengakuan secara konstitusional pada amendemen ke 2 UUD 45 tahun 2000 pasal 18 b ayat 2 menjelaskan tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-tradisionalnya.

“Kita tahu masyarakat adalah sub kultur dari NKRI yang memiliki hak wilayah (walayat), nilai-nilai komunitas dan adat istiadat,” ucapnya.

Jika merujuk pada masyarakat adat, kata Muhtarom, ini menjadi terang bahwa kearifan budaya, dalam hal ini budaya sunda bisa menjadi sumber hukum positif, dalam konteks lokal kabupaten berbentuk Peraturan Daerah.

“Kita akan menindak lanjuti hasil curah gagasan FGD ini, memperluas keterlibatan para stakeholder, sosialisasi, mematangkan naskah akademik, dan melobi pemangku kebijakan Kabupaten Garut untuk bersama-sama mengusahakan ini semua demi perbaikan dan perlindungam alam Garut,” demikian Ketua ICMI, H. Muhtarom, M.Ag menutup acara diskusi terfokus tersebut. **Red**

Tag
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker