web stats
Aneka Peristiwa

BPBN Apresiasi Penanganan Anggota DPRD Garut Soal Bantuan PIP

Permasalahan Bantuan PIP Mencuat, BPBN Mengapresiasi Quick Response Anggota DPRD & Kemenag Garut

RAKSAGARUTNEWS.COM – GARUT

Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) Dewan Perwakilan Wilayah 2 Kabupaten Garut mengapresiasi langkah cepat anggota DPRD dan Kemenag Kabupaten Garut dalam menangani berbagai permasalahan yang mencuat, salahsatunya terkait dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Ketua BPBN DPW 2 Kab Garut, Apen Supriady mengatakan, langkah Ade Husna selaku anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PPP yang cepat merespon aspirasi warga masyarakat dari daerah pemilihannya dan menyampaikan atau melanjutkan aspirasi tersebut untuk perbaikan kedepan patut mendapat apresiasi.

“Iya, BPBN mengapresiasi langkah anggota DPRD tersebut,” ujar Apen.

Langkah anggota DPRD yang lantang menyuarakan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat menurutnya, menjadi harapan Ormas BPBN dan masyarakat, sehingga pembangunan atau program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

“Salahsatu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Quick Response atau respons cepat, tambah Apen, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang lebih cepat pula, hal ini telah dilakukan oleh anggota dewan tersebut selaku wakil rakyat.

“Kami juga mengapresiasi langkah Kasi Madrasah Kementrian Agama Kab Garut, yang juga quick response atau respons cepat, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang lebih cepat pula,” kata Apen.

Pihaknya mendapat informasi, Kemenag Garut melalui Kasi Madrasah telah melakukan evaluasi, pembinaan dan cross check dugaan permasalahan yang mencuat terkait program bantuan PIP, imbuh Apen, semoga hasil evaluasi bisa menjadikan langkah langkah perbaikan kedepan.

BPBN juga mengharapkan pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan terutama di sektor pendidikan yaitu peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang pendidikan, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.

“Kedepan kami harapkan tak ada lagi pengelola pendidikan (Kepala Sekolah dan komite sekolah) terbebani dengan berbagai fasilitas pendidikan yang minim,” ucapnya.

Pihaknya juga mengharapkan agar pemerintah lebih intens dalam melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan, permen, pedum, jukalak, juknis dan lain sebagainya, sehingga baik pengelola pedidikan dan masyarakat memahami berbagai aturan tersebut.

“Kami tak berharap ada yang terjerat hukum karena tak paham aturan yang di karenakan lemahnya sosialisasi,” tutup Apen. **RF**

Tag
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker